Administrasi Biro Perdagangan Jasa dan Barang : TrueCaller

Sejarah LPSE Jawa Barat, tugas pokok dan fungsinya

Pernahkah Anda menggunakan layanan LPSE Jawa Barat?   Seperti layanan serupa lainnya di Provinsi, lembaga ini berfungsi untuk pengelolaan teknologi dan informasi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara elektronik.

LPSE sendiri merupakan singkatan dari Electronic Acquisition Service. Dalam hal ini, Anda dapat menemukan petugas pengadaan di lembaga daninstansi  daerah  yang tidak memiliki LPSE secara elektronik. Selain memudahkan para pejabat tersebut, juga berfungsi untuk pendaftaran  pemasok  barang dan pada di daerah setempat.

Sejarah LPSE Jawa Barat

Ada beberapa peristiwa penting yang mendasari berdirinya lembaga tersebut. Apakah Anda tertarik untuk mencari tahu? Benar sekali, pada tahun 2009, Pemerintah Provinsi Jawa Barat rupanya memutuskan untuk melakukan revisi atau perubahan terhadap SOTK atau Struktur Organisasi Pemerintah di Provinsi Jawa Barat.

Beberapa perubahan yang dilakukan, salah satunya adalah pembentukan unit baru. Inilah LPSE Jawa Barat.   Unit pengadaan baru sebenarnya merupakan gabungan dari Unit Layanan Pengadaan dan LPSE. Padahal, keputusan ini diambil sesuai dengan pengarahan Korsupgah dan Deputi Pencegahan KPK.

Pada saat itu, pembentukan unit-unit tersebut juga disepakati bersama. Terakhir, Pemprov Jabar telah resmi memiliki unit LPSE dan telah disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pendirian LPSE dilignkungan setempat, tepatnya UU No. 112 Tahun 2018.

Kantor tersebut kini berada di bawah naungan Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Unit memiliki tugas penting dalam melaksanakan kombinasi pengadaan barang dan jasa. Ini dilakukan melalui layanan sortir k®. Dalam hal ini, unit baru akan memberikan layanan bersama bagi seluruh masyarakat Pemprov Jabar.

Unit ini juga memiliki beberapa mitra hebat untuk mempermudah pekerjaannya. Beberapa mitra yang menyertainya antara lain LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik. Mitra lainnya adalah INAPROC dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDiH Pemprov Jabar.

Fitur  LPSE Jawa Barat

Lantas bagaimana dengan tugas unit? Unit ini memiliki beberapa tugas. Salah satu tugas yang harus dilakukan adalah mengoordinasikan penyebaran tugas pada perangkat regional. Mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan administrasi dalam pengadaan barang dan jasa.

Pengelolaan barang dan jasa meliputi manajemen elektronik, pembelaan otoritas   provins i, untuk melaksanakan bantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Decocentración juga merupakan salah satu tugas utamanya. Tak hanya itu,  unit LPSE Jawa Barat  juga harus merumuskan kebijakan umum dan koordinasi administrasi.

Jika dirinci lebih lanjut, unit-unit di bidang ini memiliki beberapa fungsi penting,  antara lain:

  1. Administrasi Biro Perdagangan Jasa dan Barang

Dalam hal ini, LPSE bertugas mengelola Kantor Pengadaan Barang dan Jasa. Ini harus dilakukan oleh staf sesuai dengan kebutuhan kerja mereka.

  1. Organisasi perumusan kebijakan umum

LPSE provinsi  Jawa Barat  juga berfungsi sebagai penyelenggara dalam hal koordinasi administrasi, pembinaan, pengawasan, perumusan kebijakan umum, pengendalian di bidang pengadaan barang dan jasa.

  1. Evaluasi

Unit ini juga memiliki fungsi melakukan evaluasi. Selain itu, pelaporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa juga harus dilakukan dengan baik.

  1. Fungsi lainnya

Selain ketiga fungsi di atas, unit juga bertugas menjalankan fungsi. Pelaksanaan fungsi yang dimaksud di sini adalah melakukan fungsi lain sesuai dengan fungsi dan tugas utamanya.

Pembentukan LPSE dalam hal ini merupakan bukti nyata dari pemerintah. Pemprov Jabar dalam hal ini sangat serius memastikan pelaksanaan tugas terintegrasi dengan baik. Dengan begitu, tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kualitas tugas akan terlaksana dengan lancar tanpa ada hambatan.

Dasar hukum pembentukan LPSE

Apa dasar pembentukan LPSE Provinsi Jawa Barat?   Padahal, unit pengadaan dibentuk dengan sebaik-baiknya sehingga segala tugas dan kewajiban dapat dipenuhi dengan penuh akuntabilitas. LPSE di setiap pemprov juga memiliki dasar hukum tersendiri.

Dasar hukumteoritersebut kemudian digunakan sebagai dasar pembentukannya. Ada  yayasan yang sebenarnya menjadi dasar pendirian lembaga yang palingpenting.   Beberapa di antaranya adalah:

  1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Salah satu landasan yang membuat lembaga ini didirikan adalah agar kualitas Sumber Daya Manusia dapat lebih ditingkatkan. Dengan lembaga ini, semuanya bisa dipermudah dengan cara elektronik. Oleh karena itu, manusia juga dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kemampuannya.

  1. Meningkatkan peran masyarakat

Dasar dari layanan LPSE Jawa Barat  lainnya  adalah untuk membuat masyarakat memainkan peran yang lebih besar di bidang pembangunan.   Tidak hanya itu, media dalam hal ini juga sangat diperlukan untuk berpartisipasi dalam bidang pembangunan.

  1. Pengembangan sarana teknologi

Di dunia secanggih sekarang, teknologi harus ditingkatkan. Keberadaan LPSE juga didasarkan pada perkembangan teknologi. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pelestarian budaya bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

  1. Penggunaan teknologi yang lebih optimal

Penggunaan teknologi harus dilakukan seoptimal mungkin. Menyelesaikan pekerjaan dengan teknologi yang matang dan tepat akan membuat semuanya menjadi mudah. Ini adalah salah satu dasar pendirian lembaga.

  1. Pemberdayaan Teknologi

Dalam hal ini, pembentukan LPSE Provinsi Jawa Barat  juga dimaksudkan agar pemberdayaan teknologi tersebut lebih optimal. Jika teknologi lebih bertenaga, maka efektivitas efisiensi dalam melakukan pekerjaan akan tercapai dengan lebih mudah dan lancar.

2 Jenis    terkait LPSE

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, lembaga ini dibagi menjadi beberapa jenis. Dua jenis yang terkait dengan lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Penyedia Layanan LPSE

Salah satu jenis LPSE adalah unit ini. Organisasi yang dimiliki oleh lembaga ini termasuk orang yang bertanggung jawab atas ruang lingkup layanan pengguna.  Ada juga presiden, bidang verifikasi dan  pendaftaran, untuk bidang sosialisasi dan pelatihan.   Semuanya diatur sebaik mungkin untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik

  1. Penyedia Sistem LPSE

Berbeda dengan penyedia layanan, organisasi yang Anda inginkan cukup banyak. Ini karena ia memiliki alamat situs web sendiri. Oleh karena itu, mereka mengurus pengelolaan database sendiri dan melakukan beberapa fungsi lainnya.

Misalnya, penyedia sistem akan mensosialisasikanpengadaan barang dan jasa, melakukan pelatihan, mengidentifikasini, dan memverifikasi beberapa data. Data yang perlu diverifikasi biasanya dimulai dari akta, SIUP, KTP, hingga izin sesuai bidangnya masing-masing.

Administrasi server juga dilakukan oleh dua jenis sebelumnya. Dalam hal ini, LPSE benar-benar sangat diperlukan karena akuisisi barang secara elektronik jelas akan memudahkan segalanya. Tidak hanya itu, tetapi juga akan lebih transparan.

Pelaksanaan pekerjaan akan lebih mudah, lebih bertanggung jawab dan optimalisasi dalam pelaksanaan belanja negara akan lebih mudah. Semua dilaksanakan dengan tugas dan fungsi sesuai dengan yang ditetapkan oleh LPSE Jawa Barat.

 

Read More :